Pilih Bahasa:
Baca Berita

Penasehat Hukum terdakwa Korupsi LPD Selat minta dibebaskan, ini tanggapan Penuntut Umum

Oleh : | 08 Oktober 2019 | Dibaca : 586 Pengunjung


Penasehat Hukum terdakwa Korupsi LPD Selat minta dibebaskan, ini tanggapan Penuntut Umum

Persidangan tindak pidana korupsi dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang dilakukan oleh terdakwa Ni Luh Natariyantini, SE kembali berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, Selasa 8 Oktober 2019.

Sidang dengan agenda mendengarkan pembacaan pleidoi atau pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa dimulai sekitar pukul 16.00 WITA. Dalam pembelaannya, Penasehat Hukum terdakwa menyampaikan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dari terdakwa sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) melalui Bank Pembangunan Daerah Bali telah membuktikan bahwa tida ada niat ataupun maksud sedikitpun dari terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain.

Pada bagian lain dari pembelaannya, Penasehat Hukum terdakwa juga unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara” tidak terpenuhi karena seluruh kerugian keuangan negara telah dikembalikan, dan akhirnya Penasehat Hukum terdakwa meminta supaya terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidiair Penuntut Umum, membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan serta harkat dan martabat sebagaimana semula.

Menanggapi materi pembelaan tersebut, Penuntut Umum M. Matulessy, SH menyatakan bahwa akan mengajukan replik  secara tertulis dan akan diajukan 1 minggu ke depan.

Sebelumnya pada persidangan hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019, Penuntut Umum Kejari Bangli menuntut terdakwa Ni Luh Natariantini, SE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair kurungan selama 2 (dua) bulan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda mendengarkan replik sekaligus putusan majelis hakim.


Oleh : | 08 Oktober 2019 Dibaca : 586 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :