Pilih Bahasa:
Baca Berita

Sidang Korupsi LPD Selat, saksi-saksi : Tanda tangan nasabah memang dipalsukan.

Oleh : | 16 Juli 2019 | Dibaca : 324 Pengunjung


Sidang Korupsi LPD Selat, saksi-saksi : Tanda tangan nasabah memang dipalsukan.

Sidang korupsi LPD Selat Kecamatan usut kembali berlangsung di PN Tipikor, Selasa 16 Juli 2019. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi sedianya akan menghadirkan 6 orang saksi, tetapi sampai dengan persidangan dibuka sekitar pukul 15.00 WITA hanya 4 orang saksi yang hadir dan diperiksa di depan persidangan yaitu 3 orang pengurus LPD Selat, I Nyoman Karta, Ni Nyoman Sri Astuti dan Ni Wayan Sulasih serta 1 orang nasabah LPD yang tanda tangannya dipalsukan atas nama I Wayan Patrem.

Dalam kesaksiannya, 3 orang pengurus LPD Selat menyampaikan bahwa dalam tahun 2013 terjadi penarikan dana oleh nasabah secara besar-besaran sehinga LPD Selat kekurangan dana. Terdakwa Ni Luh Natariyantini, SE selaku kepala LPD Selat kemudian berinisiatif untuk mengajukan pinjaman dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) ke pengelola UEP Kecamatan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan melampirkan permohonan pinjaman yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kepala LPD Selat, serta I Made Rijasa selaku Pengawas LPD Selat.

Terungkap fakta juga bahwa 21 nama calon penerima dana UEP yang dibuat oleh pengurus LPD keseluruhan tanda tangan 21 nama tersebut sengaja dipalsukan oleh terdakwa dan pengurus LPD Selat sebagai syarat pengajuan permohonan peminjaman dana UEP.

Fakta lain yang mengemuka di persidangan, salah satu syarat yang diajukan sebagai kelengkapan pengajuan permohonan dana UEP adalah Rekomendasi SEHAT LPD Selat, sedangkan pada kenyataannya LPD Selat kekurangan dana sehingga harus mengajukan pinjaman dana UEP.

Setelah dana UEP tersebut dicairkan, ternyata terdakwa tidak pernah menyalurkan dana UEP kepada 21 nama penerima UEP, tetapi terdakwa justru mempergunakan uang tersebut untuk membayar deposito dan tabungan beberapa orang nasabah LPD Selat.

Penuntut Umum M. Matulessy, SH sempat menyatakan keberatan dengan pertanyaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum terdakwa karena pertanyaan dari Kuasa Hukum tidak fokus untuk perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Ni Luh Natariyantini, SE tetapi justru mempersoalkan “apakah saksi-saksi melihat I Made Rijasa benar-benar menanda tangani surat permohonan peminjaman dana UEP?” atau dengan kata lain Kuasa Hukum memposisikan diirnya sebagai Kuasa Hukum I Made Rijasa, sementara klien yang sedang menjalani persidangan adalah terdakwa Ni Luh Natariyantini, SE. Penuntut Umum juga meminta supaya pertanyaan tersebut hendaknya diajukan kepada I Made Rijasa saat dihadirkan sebagai saksi di persidangan berikut.

Sementara saksi I Wayan Patrem dalam kesaksiannya menyatakan tidak pernah mengajukan nama sebagai peminjam dana UEP sebagaimana yang tertuang dalam daftar permohonan yang dibuat oleh terdakwa dan pengurus LPD Selat, dan saksi juga memastikan bahwa tanda tangan yang ada dalam daftar tersebut bukan merupakan tanda tangannya.

Terhadap keterangan seluruh saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan. Sidang selanjutkan akan berlangsung tanggal 30 Juli 2019 masih dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Penuntut Umum.

 

 

 


Oleh : | 16 Juli 2019 Dibaca : 324 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :